[You must be registered and logged in to see this image.]
Berita Kediri - Jumlah warga miskin di Kabupaten Kediri, Jawa Timur naik hingga 200 ribu jiwa, hanya dalam kurun waktu satu tahun. Lonjakan jumlah masyarakat pra sejahtera itu diketahui dari jumlah kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang didrop dari pemerintah pusat.
Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri menyebutkan, quota kartu jamkesmas Kabupaten Kediri tahun 2012 sebanyak 357.829 jiwa. Kemudian tahun 2013 menjadi 564.474 jiwa, atau naik sebanyak 206.645 jiwa.
Kasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri, Budi Santoso mengatakan, menerima data lonjakan jumlah warga miskin Kabupaten Kediri dari pemerintah pusat. Sehingga, ia tidak mengetahui secara persis faktor peningkatannya.
“Kita dapat data masyarakat sasaran itu dalam kondisi sudah ‘matang’. Data itu dari BNP2K, lembaga dibawah wakil presiden. Dimana, lembaga itu mempunyai BDT (Basis Data Terpadu) dari hasil pendataan Badan Perlindungan Sosial, tahun 2009. Itu merupakan, prosentasi penduduk miskin 40 persen, dengan strata ekonomi paling bawah. Penambahan quota jamkesmas diambil dari situ, diterbitkan pusat, kemudian didrop kesini,” kata Budi Santoso, Kamis (02/1/2013).
Dinkes, semula terperanga dengan membengkaknya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kediri hingga 200 ribu jiwa itu. Sebab, baik dinkes maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri tidak pernah mengusulkan tambahan quota jamkesmas.
“Dari dinas tidak pernah mengusulkan. Kita terima dalam bentuk kartu yang sudah tercetak. Dan kita tinggal membagikan saja. Apakah ada perubahan kriteria masyarakat miskin atau apa, kami sendiri belum jelas mengenai itu,” imbuhnya.
Sebanyak 565.474 jiwa masyarakat miskin yang mendapat jatah kartu jamkesmas tahun 2013 tersebut nantinya akan dimasukkan dalam pendataan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Pihak Pemkab Kediri saat ini sedang membahas nasib sebanyak 26.669 masyarakat miskin pemegang kartu jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang sedianya juga akan dimasukkan dalam BPJS. [nng/but]
Berita Kediri - Jumlah warga miskin di Kabupaten Kediri, Jawa Timur naik hingga 200 ribu jiwa, hanya dalam kurun waktu satu tahun. Lonjakan jumlah masyarakat pra sejahtera itu diketahui dari jumlah kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang didrop dari pemerintah pusat.
Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri menyebutkan, quota kartu jamkesmas Kabupaten Kediri tahun 2012 sebanyak 357.829 jiwa. Kemudian tahun 2013 menjadi 564.474 jiwa, atau naik sebanyak 206.645 jiwa.
Kasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri, Budi Santoso mengatakan, menerima data lonjakan jumlah warga miskin Kabupaten Kediri dari pemerintah pusat. Sehingga, ia tidak mengetahui secara persis faktor peningkatannya.
“Kita dapat data masyarakat sasaran itu dalam kondisi sudah ‘matang’. Data itu dari BNP2K, lembaga dibawah wakil presiden. Dimana, lembaga itu mempunyai BDT (Basis Data Terpadu) dari hasil pendataan Badan Perlindungan Sosial, tahun 2009. Itu merupakan, prosentasi penduduk miskin 40 persen, dengan strata ekonomi paling bawah. Penambahan quota jamkesmas diambil dari situ, diterbitkan pusat, kemudian didrop kesini,” kata Budi Santoso, Kamis (02/1/2013).
Dinkes, semula terperanga dengan membengkaknya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kediri hingga 200 ribu jiwa itu. Sebab, baik dinkes maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri tidak pernah mengusulkan tambahan quota jamkesmas.
“Dari dinas tidak pernah mengusulkan. Kita terima dalam bentuk kartu yang sudah tercetak. Dan kita tinggal membagikan saja. Apakah ada perubahan kriteria masyarakat miskin atau apa, kami sendiri belum jelas mengenai itu,” imbuhnya.
Sebanyak 565.474 jiwa masyarakat miskin yang mendapat jatah kartu jamkesmas tahun 2013 tersebut nantinya akan dimasukkan dalam pendataan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Pihak Pemkab Kediri saat ini sedang membahas nasib sebanyak 26.669 masyarakat miskin pemegang kartu jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang sedianya juga akan dimasukkan dalam BPJS. [nng/but]