Berita Bojonegoro - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro, Tugas Utoto mengungkapkan, akan memprioritaskan kasus korupsi yang sifatnya langsung bersinggungan kepada masyarakat. Seperti kasus korupsi yang saat ini masih dalam proses penyelidikan pihaknya.
Tugas Utoto mentarget, sebelum Pemilihan Legelatif (Pileg) pada 9 April 2014 ini sudah ada salah satu kasus korupsi yang tuntas untuk penyelidikannya. "Yang pasti kita tidak ada tebang pilih. Kasus yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat akan kita prioritaskan," tegasnya, Selasa (14/01/2014).
"Sebelum Pileg, kasus korupsi di DPRD sudah jelas. Kita tidak mau mentarget, tapi akan kita prioritaskan," sambungnya.
Kini Kejari sedang melakukan penyelidikan empat kasus korupsi di DPRD. Keempat kasus tersebut adalah dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek), Sosialisasi Undang-undang, dugaan penyimpangan dan pemborosan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2012.
Kasus dugaan korupsi itu sudah dilakukan penyelidikan pada 03 Oktober 2013 lalu, setelah turunya surat perintah penyelidikan.
Terakhir, dugaan kasus penyimpangan tindak pidana korupsi pengadaan mobil dinas DPRD dan anggaran pemeliharaan serta perawatan mobil dinas operasional secara fiktif. Pengadaan mobil dinas DPRD yang bermasalah itu sebanyak 12 mobil pada tahun 2012 lalu.
Ke-12 mobil tersebut kini dikembalikan lagi kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan alasan pembeliannya menyalahi ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah.
Penyerahan inventaris 12 kendaraan dinas DPRD merk Kijang Inova kepada pemkab dilakukan Sekretariat DPRD. Penyerahan mobil itu, merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK yang merekomendasikan pengadaan 12 mobil oleh Sekretariat DPRD setempat setahun lalu telah menyalahi ketentuan.
Tugas Utoto menambahkan, pihaknya akan memanggil para calon saksi untuk mengumpulkan bahan keterangan. Kejari juga sudah mengincar beberapa nama dalam kasus tersebut untuk ditetapkan sebagai tersangka. Namun karena masih dalam proses penyelidikan sehingga pihaknya tidak memberikan nama-nama tersebut.
"Calon saksi kami terus panggil untuk menambah keterangan dalam penyelidikan," ujarnya.
Seperti diberitakan, untuk dugaan korupsi di Sekretariat Dewan dan mobil dinas, Kejari telah memanggil 6 orang calon saksi untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, giliran anggota DPRD yang akan dimintai keterangan namun belum diketahui pasti kapan akan dipanggil.
Selain korupsi di DPRD, penyidik Kejari juga melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan proyek pembangunan gedung Pendidikan Anak Usai Dini (Paud) di Besa/Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012. "Penyelidikan ini sudah ditindak lanjuti dengan surat perintah penyelidikan," lanjutnya.
Serta mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kontruksi gudang SRG di Kecamatan Dander, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kaupaten Bojonegoro tahun anggaran 2012. "Memang karena masih dalam penyelidikan sehingga belum bisa kita ekspos," pungkasnya. [uuk/ted]
Sumber
Tugas Utoto mentarget, sebelum Pemilihan Legelatif (Pileg) pada 9 April 2014 ini sudah ada salah satu kasus korupsi yang tuntas untuk penyelidikannya. "Yang pasti kita tidak ada tebang pilih. Kasus yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat akan kita prioritaskan," tegasnya, Selasa (14/01/2014).
"Sebelum Pileg, kasus korupsi di DPRD sudah jelas. Kita tidak mau mentarget, tapi akan kita prioritaskan," sambungnya.
Kini Kejari sedang melakukan penyelidikan empat kasus korupsi di DPRD. Keempat kasus tersebut adalah dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek), Sosialisasi Undang-undang, dugaan penyimpangan dan pemborosan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2012.
Kasus dugaan korupsi itu sudah dilakukan penyelidikan pada 03 Oktober 2013 lalu, setelah turunya surat perintah penyelidikan.
Terakhir, dugaan kasus penyimpangan tindak pidana korupsi pengadaan mobil dinas DPRD dan anggaran pemeliharaan serta perawatan mobil dinas operasional secara fiktif. Pengadaan mobil dinas DPRD yang bermasalah itu sebanyak 12 mobil pada tahun 2012 lalu.
Ke-12 mobil tersebut kini dikembalikan lagi kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan alasan pembeliannya menyalahi ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah.
Penyerahan inventaris 12 kendaraan dinas DPRD merk Kijang Inova kepada pemkab dilakukan Sekretariat DPRD. Penyerahan mobil itu, merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK yang merekomendasikan pengadaan 12 mobil oleh Sekretariat DPRD setempat setahun lalu telah menyalahi ketentuan.
Tugas Utoto menambahkan, pihaknya akan memanggil para calon saksi untuk mengumpulkan bahan keterangan. Kejari juga sudah mengincar beberapa nama dalam kasus tersebut untuk ditetapkan sebagai tersangka. Namun karena masih dalam proses penyelidikan sehingga pihaknya tidak memberikan nama-nama tersebut.
"Calon saksi kami terus panggil untuk menambah keterangan dalam penyelidikan," ujarnya.
Seperti diberitakan, untuk dugaan korupsi di Sekretariat Dewan dan mobil dinas, Kejari telah memanggil 6 orang calon saksi untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, giliran anggota DPRD yang akan dimintai keterangan namun belum diketahui pasti kapan akan dipanggil.
Selain korupsi di DPRD, penyidik Kejari juga melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan proyek pembangunan gedung Pendidikan Anak Usai Dini (Paud) di Besa/Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012. "Penyelidikan ini sudah ditindak lanjuti dengan surat perintah penyelidikan," lanjutnya.
Serta mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kontruksi gudang SRG di Kecamatan Dander, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kaupaten Bojonegoro tahun anggaran 2012. "Memang karena masih dalam penyelidikan sehingga belum bisa kita ekspos," pungkasnya. [uuk/ted]
Sumber